Jakarta, 22 November 2026 – Perkembangan kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan terhadap penyanyi Betrand Peto mendapat tanggapan dari pihak kuasa hukumnya. Perkara yang ditangani Polda Metro Jaya tersebut telah meningkat dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan sejak 27 Oktober 2026. Meski peningkatan status perkara kerap dianggap sebagai perkembangan serius, kuasa hukum Betrand justru menyambutnya sebagai langkah positif untuk memperjelas duduk persoalan. Tim hukum menilai tahapan penyidikan memberikan kesempatan bagi aparat kepolisian untuk mengumpulkan dan menguji alat bukti secara lebih mendalam. Proses tersebut juga dianggap penting untuk menentukan apakah dugaan peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur tindak pidana. Hingga perkembangan yang diumumkan kepolisian, Betrand masih berstatus sebagai pihak terlapor dan belum ada pengumuman resmi mengenai penetapan dirinya sebagai tersangka.
Kuasa hukum Betrand Peto, Timothy Ezra Simanjuntak, menjelaskan bahwa peningkatan status perkara ke tahap penyidikan merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati seluruh pihak. Dalam keterangannya pada 2 November 2026 di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Timothy menyatakan bahwa penyidikan bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat suatu peristiwa pidana menjadi terang. Menurutnya, tahapan tersebut justru dapat membantu memperjelas posisi hukum kliennya karena penyidik akan melakukan pemeriksaan berdasarkan fakta dan alat bukti. Ia menegaskan bahwa proses hukum tidak dapat hanya didasarkan pada dugaan atau penilaian sepihak. Apabila penyidik tidak menemukan bukti yang cukup atau unsur pidana tidak terpenuhi, penghentian penyidikan dapat dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. Sebaliknya, apabila ditemukan bukti yang memenuhi persyaratan, perkara dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum. Timothy menilai kedua kemungkinan tersebut merupakan bagian dari proses yang wajar dalam penegakan hukum. detikhot
Kasus tersebut bermula dari laporan seorang perempuan berinisial ANW yang disampaikan kepada kepolisian pada 12 September 2026. Pelapor mengadukan dugaan kekerasan seksual yang disebut terjadi di sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Dalam laporannya, ANW menyampaikan dugaan adanya tindakan pelecehan dan kekerasan fisik yang dialaminya. Pihak kepolisian kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan untuk memperoleh keterangan dari pelapor, saksi, serta pihak yang dilaporkan. Betrand Peto diketahui telah menjalani pemeriksaan pada 8 Oktober 2026 selama kurang lebih delapan jam dengan total 54 pertanyaan dari penyidik. Pemeriksaan tersebut dilakukan ketika perkara masih berada pada tahap penyelidikan. Setelah melakukan pendalaman, kepolisian meningkatkan penanganan perkara menjadi penyidikan pada 27 Oktober 2026 untuk melanjutkan proses pembuktian. ANTARA News+1
Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Metro Jaya, AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar, sebelumnya menjelaskan bahwa penyidik telah mengumpulkan sejumlah alat bukti yang berkaitan dengan laporan tersebut. Bukti yang diperiksa mencakup hasil visum, rekaman kamera pengawas atau CCTV, dokumentasi luka, serta percakapan melalui media sosial. Seluruh bukti tersebut masih memerlukan pendalaman untuk memastikan keterkaitannya dengan peristiwa yang dilaporkan. Kepolisian juga berencana melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor apabila diperlukan untuk melengkapi pembuktian. Onkoseno menegaskan bahwa perkembangan status hukum berikutnya akan ditentukan berdasarkan hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti. Dengan demikian, peningkatan perkara ke tahap penyidikan tidak secara otomatis berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Penyidik tetap harus melakukan penilaian secara objektif terhadap seluruh keterangan dan bukti yang tersedia.
Tim kuasa hukum Betrand juga menyatakan kesiapan untuk mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan kepolisian. Timothy menjelaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan langkah pembelaan, termasuk kemungkinan menghadirkan saksi yang dinilai dapat memberikan keterangan meringankan bagi kliennya. Menurutnya, keberadaan saksi tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai persoalan yang sedang diperiksa. Pihak keluarga, termasuk Ruben Onsu, juga disebut akan bersikap kooperatif dalam menghadapi perkembangan perkara. Kuasa hukum menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik serta memberikan keterangan yang diperlukan sesuai prosedur hukum. Selain menyiapkan saksi, tim hukum mempertimbangkan pengajuan gelar perkara untuk memastikan seluruh unsur dugaan tindak pidana telah diperiksa secara menyeluruh. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pembelaan yang dilakukan tanpa mengesampingkan kewenangan penyidik dalam menentukan arah penanganan perkara. Voi
Dalam penjelasannya, Timothy turut menyoroti pentingnya pemeriksaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Ia menyebut bahwa perkara yang berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual membutuhkan pembuktian melalui berbagai jenis alat bukti yang diakui oleh hukum. Pemeriksaan kedokteran forensik, psikologi forensik, dan informasi elektronik dapat menjadi bagian dari proses pembuktian apabila relevan dengan perkara. Menurutnya, setiap bukti perlu dinilai secara menyeluruh agar penyidik dapat menentukan apakah unsur tindak pidana terpenuhi. Tim hukum juga mengingatkan bahwa keterangan dari masing-masing pihak harus diuji melalui mekanisme yang berlaku, bukan hanya berdasarkan opini yang berkembang di ruang publik. Sementara itu, hak pelapor untuk memperoleh perlindungan dan pemeriksaan yang adil tetap harus dihormati sepanjang proses penyidikan. Prinsip praduga tidak bersalah juga berlaku bagi terlapor sampai terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap. detikhot
Perkembangan perkara yang melibatkan Betrand Peto masih menjadi perhatian karena berkaitan dengan figur publik dan dugaan tindak pidana yang memerlukan penanganan secara hati-hati. Pihak kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses penyidikan berlangsung profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Di sisi lain, tim kuasa hukum Betrand berharap tahapan tersebut dapat memperjelas fakta serta memberikan kepastian mengenai posisi hukum kliennya. Penilaian positif dari pihak pengacara tidak berarti perkara telah selesai, melainkan menunjukkan kesiapan mereka menghadapi proses pembuktian. Kepolisian masih dapat melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi maupun pihak terkait sesuai kebutuhan penyidikan. Masyarakat juga diharapkan tidak menarik kesimpulan sebelum terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kelanjutan perkara akan bergantung pada hasil pendalaman bukti dan keputusan penyidik mengenai apakah proses hukum dapat diteruskan atau perlu dihentikan sesuai ketentuan yang berlaku.




