Jakarta, 16 November 2026 – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 harus dilakukan paling lambat pada 21 November 2026. Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dijadwalkan ditetapkan paling lambat 25 November 2026. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Senin (16/11/2026). Pemerintah menegaskan bahwa penentuan upah minimum tahun depan akan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi perekonomian, serta perkembangan ketenagakerjaan di setiap daerah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pekerja dan dunia usaha sebelum memasuki tahun 2027.
Yassierli menjelaskan bahwa jadwal penetapan upah minimum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur memiliki kewajiban menetapkan UMP sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Setelah penetapan UMP, pemerintah daerah diberikan waktu lima hari untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), yakni paling lambat 26 November 2026. Sementara itu, penetapan UMK dilakukan paling lambat 25 November, disusul Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pada 30 November 2026. Seluruh ketentuan upah minimum yang ditetapkan untuk tahun 2027 akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Jadwal tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan pembahasan bersama dewan pengupahan.
Dalam menentukan besaran upah minimum, pemerintah menggunakan ketentuan terbaru yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut memberikan dua pendekatan dalam penetapan upah, yaitu melalui formula penghitungan upah minimum atau berdasarkan kebutuhan hidup layak. Apabila pemerintah daerah menggunakan formula, terdapat tiga variabel utama yang harus diperhatikan, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alfa. Indeks tersebut ditetapkan dalam rentang 0,5 hingga 1,0 sesuai ketentuan terbaru. Rentang tersebut berbeda dari pengaturan sebelumnya yang menetapkan batas atas alfa sebesar 0,9. Penyesuaian ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembahasan besaran kenaikan upah minimum tahun depan.
Kementerian Ketenagakerjaan juga menyiapkan estimasi kebutuhan hidup layak atau KHL sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah. Penghitungan tersebut menggunakan data konsumsi rumah tangga yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen yang diperhitungkan mencakup pengeluaran makanan, kebutuhan pokok selain makanan, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya memperoleh gambaran mengenai kebutuhan dasar pekerja di berbagai wilayah. Data KHL diharapkan dapat membantu gubernur dan dewan pengupahan memahami perbedaan biaya hidup antardaerah. Meski demikian, estimasi tersebut bukan satu-satunya dasar dalam menentukan kenaikan upah karena kondisi ekonomi dan kemampuan sektor usaha juga harus dipertimbangkan.
Untuk tingkat kabupaten dan kota, Kemnaker menyusun estimasi KHL menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah. Metode tersebut digunakan karena kondisi sosial ekonomi setiap wilayah tidak selalu sama, meskipun berada dalam satu provinsi. Daerah dengan aktivitas industri tinggi, biaya perumahan mahal, dan kebutuhan transportasi besar dapat memiliki struktur pengeluaran berbeda dibandingkan wilayah yang didominasi sektor pertanian atau perdagangan skala kecil. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta menelaah kembali hasil estimasi berdasarkan keadaan masing-masing wilayah. Dewan pengupahan juga diharapkan menggunakan data tersebut sebagai bahan diskusi untuk menghasilkan rekomendasi yang mempertimbangkan kebutuhan pekerja sekaligus keberlanjutan kegiatan usaha.
Yassierli menegaskan bahwa penetapan upah minimum membutuhkan dialog sosial yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan perwakilan pengusaha. Melalui mekanisme tersebut, setiap pihak dapat menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan hidup, perkembangan harga barang, pertumbuhan ekonomi, serta kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan biaya tenaga kerja. Pemerintah berharap pembahasan berlangsung secara konstruktif agar keputusan yang dihasilkan tidak menimbulkan ketegangan dalam hubungan industrial. Untuk mendukung proses tersebut, Kemnaker telah mengadakan rapat koordinasi teknis bersama kepala dinas ketenagakerjaan dan dewan pengupahan daerah pada 13 November 2026. Kementerian juga menyiapkan surat edaran kepada gubernur yang memuat penjelasan mengenai mekanisme dan pertimbangan dalam penetapan upah minimum.
Di sisi lain, kalangan pekerja telah menyampaikan aspirasi mengenai besaran kenaikan upah minimum tahun 2027. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya mengusulkan kenaikan dalam kisaran sekitar 7,5 hingga 9,5 persen dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu. Presiden KSPI Said Iqbal menilai penyesuaian upah perlu memperhatikan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan hidup di tengah perubahan harga barang dan jasa. Usulan tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan organisasi pekerja dalam proses pembahasan kebijakan pengupahan. Namun, angka yang diajukan serikat pekerja belum merupakan keputusan resmi pemerintah. Besaran UMP dan UMK setiap daerah tetap akan ditentukan melalui mekanisme yang berlaku dan ditetapkan oleh gubernur.
Penetapan upah minimum memiliki dampak penting terhadap perekonomian karena berkaitan langsung dengan pendapatan pekerja dan biaya operasional perusahaan. Bagi pekerja, kenaikan upah dapat membantu menjaga daya beli serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara bagi pengusaha, perubahan besaran upah perlu diperhitungkan dalam penyusunan anggaran operasional, terutama pada sektor yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha agar kebijakan pengupahan dapat diterapkan secara berkelanjutan. Selain itu, kepastian jadwal penetapan memberikan waktu bagi perusahaan untuk mempersiapkan penyesuaian administrasi penggajian sebelum ketentuan baru berlaku pada awal tahun mendatang.
Dengan batas akhir pengumuman UMP pada 21 November 2026, pemerintah daerah kini memasuki tahap penting dalam menyelesaikan pembahasan besaran upah minimum tahun depan. Gubernur diharapkan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan, data kebutuhan hidup layak, serta kondisi perekonomian daerah sebelum menetapkan keputusan. Masyarakat dan pelaku usaha juga diimbau menunggu pengumuman resmi dari pemerintah provinsi masing-masing karena besaran kenaikan upah dapat berbeda antarwilayah. Setelah penetapan UMP, perhatian akan berlanjut pada pengumuman UMK dan upah minimum sektoral sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pemerintah berharap seluruh proses dapat berjalan tepat waktu sehingga pekerja dan perusahaan memperoleh kepastian mengenai standar pengupahan yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.




