Bekasi, 17 November 2026 – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa, 17 November 2026, terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kerja sama operasi sektor minyak dan gas bumi. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kerja sama antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dan PT Pertamina EP selama periode 2009 hingga 2024. Tri Adhianto sebelumnya dijadwalkan memberikan keterangan sebagai saksi di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan karena yang bersangkutan mengajukan permohonan penjadwalan ulang melalui surat resmi. Kejagung menyatakan agenda pemeriksaan akan dialihkan ke pekan berikutnya untuk melanjutkan pengumpulan keterangan dalam perkara tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa Tri Adhianto tidak memenuhi panggilan penyidik sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menurut Anang, pihak Kejagung telah menerima surat permohonan agar pemeriksaan dilaksanakan pada pekan depan. Meski demikian, alasan terperinci mengenai ketidakhadiran Wali Kota Bekasi tersebut belum dijelaskan kepada publik. Penyidik tetap melanjutkan proses penanganan perkara dengan memeriksa berbagai pihak yang dinilai mengetahui pelaksanaan kerja sama operasional perusahaan daerah tersebut. Keterangan Tri Adhianto diperlukan sebagai bagian dari upaya memperjelas sejumlah aspek yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan migas milik Pemerintah Kota Bekasi.
Perkara yang sedang ditangani Kejagung berawal dari dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama operasi antara perusahaan migas daerah dan Pertamina EP dalam pengelolaan sumur minyak di wilayah Bekasi. Kerja sama tersebut berlangsung dalam rentang waktu panjang sehingga penyidik perlu menelusuri berbagai keputusan, dokumen perizinan, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan usaha. Kejagung menduga terdapat sejumlah prosedur yang tidak dijalankan sesuai ketentuan, termasuk persoalan persetujuan dari DPRD dan perizinan yang berkaitan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dugaan pelanggaran tersebut menjadi bagian penting dalam pemeriksaan untuk menentukan apakah terdapat tindakan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Penyidik juga mendalami hubungan antara perusahaan daerah, Pertamina EP, dan pihak swasta yang terlibat dalam kegiatan operasional.
Dalam pengembangan perkara, Kejaksaan Agung sebelumnya telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan migas daerah. Penggeledahan dilakukan pada September 2026 dengan menyasar beberapa kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, termasuk Sekretariat Daerah, Bagian Hukum, serta kantor PT Migas Kota Bekasi. Tim penyidik juga mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan lokasi perusahaan swasta yang diduga memiliki hubungan dengan pelaksanaan kerja sama tersebut. Sejumlah dokumen dibawa untuk diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari pengumpulan alat bukti. Langkah tersebut dilakukan guna menelusuri proses pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan kewajiban para pihak selama kerja sama berlangsung.
Kejaksaan Agung memperkirakan potensi kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp2 triliun. Nilai tersebut masih berkaitan dengan proses penyidikan sehingga memerlukan pendalaman dan pembuktian lebih lanjut sebelum dapat dinyatakan sebagai kerugian yang telah dipastikan secara hukum. Dugaan kerugian tidak hanya berkaitan dengan perusahaan daerah, tetapi juga disebut berdampak terhadap pihak lain yang terlibat dalam kerja sama pengelolaan migas. Penyidik berupaya mengidentifikasi bagaimana mekanisme kerja sama dijalankan serta apakah terdapat keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan terhadap saksi dari unsur pemerintahan dan perusahaan menjadi salah satu langkah untuk memperjelas konstruksi perkara.
Sementara itu, Tri Adhianto sebelumnya telah menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi menghormati proses hukum yang sedang dijalankan Kejaksaan Agung. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan bersikap kooperatif selama proses penyidikan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Pemerintah Kota Bekasi juga menyatakan tidak akan menghalangi langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang. Sikap tersebut disampaikan setelah penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah kantor pemerintahan pada September lalu. Dalam perkara ini, Tri Adhianto masih berstatus sebagai saksi sehingga pemeriksaannya tidak dapat diartikan sebagai penetapan keterlibatan pidana.
Penjadwalan ulang pemeriksaan Wali Kota Bekasi menjadi salah satu perkembangan penting dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan kerja sama operasi migas daerah. Kejagung diharapkan dapat memperoleh keterangan tambahan ketika pemeriksaan dilaksanakan pada pekan depan sesuai permohonan yang telah diajukan. Informasi dari para saksi, hasil penggeledahan, serta pemeriksaan dokumen akan menjadi bagian dari proses penyidik dalam menyusun gambaran menyeluruh mengenai perkara tersebut. Hingga kini, penyidikan masih berfokus pada pendalaman dugaan penyimpangan tata kelola dan penghitungan dampak keuangan yang ditimbulkan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan serta kecukupan alat bukti yang diperoleh penyidik untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.




