Jakarta, 26 Agustus 2026 – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR terbuka menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui aksi demonstrasi maupun saluran komunikasi lainnya. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk penegasan bahwa parlemen memiliki ruang untuk mendengarkan berbagai tuntutan dan masukan warga terkait kebijakan pemerintah maupun persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Puan juga mengimbau peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan menjaga keamanan selama berada di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta tuntutan kepada lembaga negara. DPR, sebagai lembaga perwakilan, memiliki tanggung jawab untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki. Karena itu, pintu komunikasi antara masyarakat dan parlemen perlu tetap terbuka agar berbagai persoalan dapat dibahas melalui mekanisme yang tersedia.

Dalam penyampaian aspirasi melalui demonstrasi, Puan meminta peserta tetap menjaga ketertiban. Kebebasan menyampaikan pendapat perlu berjalan bersama dengan penghormatan terhadap hak masyarakat lainnya serta aturan yang berlaku. Aksi yang berlangsung tertib akan memudahkan komunikasi antara peserta demonstrasi dengan pihak DPR maupun aparat yang bertugas mengamankan kegiatan. Dengan situasi yang kondusif, tuntutan yang disampaikan juga dapat didengar dan dibahas secara lebih efektif.

DPR memiliki sejumlah mekanisme untuk menerima aspirasi masyarakat, baik melalui pertemuan langsung dengan anggota dewan, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, maupun penyampaian aspirasi kepada alat kelengkapan dewan yang sesuai. Masukan masyarakat kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan rancangan undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, maupun penyusunan kebijakan lainnya. Karena itu, Puan menekankan pentingnya komunikasi dua arah agar aspirasi tidak berhenti pada penyampaian tuntutan.

Pernyataan tersebut muncul di tengah adanya berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai isu ekonomi, ketenagakerjaan, pendidikan, kebijakan pemerintah, hingga berbagai persoalan sosial. DPR perlu merespons berbagai tuntutan tersebut dengan mekanisme yang sesuai agar masyarakat mengetahui bagaimana aspirasi mereka diproses. Transparansi mengenai tindak lanjut juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.

Puan juga mengingatkan bahwa aksi penyampaian pendapat sebaiknya tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara berlebihan. Kawasan sekitar gedung parlemen merupakan ruang publik yang digunakan banyak orang untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Pengaturan massa dan lalu lintas menjadi bagian penting agar demonstrasi dapat berlangsung tanpa menimbulkan gangguan yang tidak perlu. Koordinasi antara penyelenggara aksi, aparat keamanan, dan pihak terkait dapat membantu menjaga situasi tetap aman.

Dari sisi DPR, keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat menjadi bagian dari fungsi representasi. Anggota dewan tidak hanya bekerja melalui rapat internal, tetapi juga perlu memahami persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung. Demonstrasi dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai keresahan publik, terutama ketika tuntutan disampaikan secara jelas dan berdasarkan persoalan yang nyata. DPR kemudian dapat menggunakan kewenangan legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk menindaklanjuti persoalan sesuai ruang lingkupnya.

Penyampaian aspirasi juga tidak harus selalu dilakukan melalui demonstrasi. Masyarakat dapat menggunakan berbagai jalur resmi yang tersedia untuk menyampaikan pengaduan, usulan, maupun kritik. Jalur tersebut dapat membantu DPR menerima informasi secara lebih terstruktur sehingga persoalan tertentu dapat ditelusuri lebih lanjut. Meski demikian, hak masyarakat untuk melakukan aksi secara damai tetap menjadi bagian dari ruang demokrasi selama dilakukan sesuai ketentuan.

Ketertiban dalam aksi juga berkaitan dengan keselamatan peserta demonstrasi sendiri. Kerumunan besar membutuhkan pengaturan agar tidak terjadi benturan maupun situasi yang membahayakan. Peserta diharapkan mengikuti arahan koordinator lapangan dan petugas keamanan serta menghindari tindakan provokatif. Dengan demikian, penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan aman dan pesan yang dibawa peserta tidak tertutup oleh persoalan keamanan.

Puan menegaskan bahwa DPR akan terus membuka ruang dialog dengan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam menjalankan tugas parlemen. Namun, setiap persoalan membutuhkan proses dan mekanisme sesuai kewenangan lembaga. Tidak seluruh tuntutan dapat langsung diputuskan dalam waktu singkat karena sebagian membutuhkan pembahasan bersama pemerintah atau lembaga lain.

Keterbukaan DPR terhadap masyarakat diharapkan dapat menjaga hubungan antara lembaga perwakilan dan warga negara. Aspirasi yang disampaikan secara tertib dapat menjadi masukan penting bagi pembentukan kebijakan yang lebih responsif. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami mekanisme kerja parlemen agar tuntutan yang disampaikan dapat diarahkan melalui jalur yang tepat.

Puan Maharani pada akhirnya menegaskan bahwa DPR siap menerima dan mendengarkan aspirasi warga. Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat harus tetap dihormati, sementara ketertiban dan keamanan selama aksi juga perlu dijaga bersama. Dengan komunikasi yang terbuka dan penyampaian aspirasi secara damai, DPR berharap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik dapat dibahas melalui mekanisme demokrasi dan menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.