Jakarta, 22 Oktober 2026 – Letnan Jenderal (Letjen) TNI Widi Prasetijono dituntut hukuman 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi penjualan lahan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mantan Panglima Kodam IV/Diponegoro tersebut juga dituntut menerima pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Tuntutan dibacakan tim penuntut umum koneksitas dalam persidangan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (22/10/2026). Selain hukuman penjara dan pemecatan, penuntut meminta majelis hakim menjatuhkan denda serta kewajiban pembayaran uang pengganti. Perkara ini berkaitan dengan transaksi lahan yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Dalam pembacaan tuntutannya, penuntut umum meminta agar Widi dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dengan memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani. Penuntut juga meminta agar terdakwa tetap berada dalam tahanan selama proses persidangan berlangsung. Selain itu, Widi dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan pidana pengganti selama 140 hari apabila denda tidak dibayarkan. Tuntutan pemecatan dari dinas militer diajukan sebagai hukuman tambahan yang dinilai sesuai dengan perkara tersebut. Penuntut menilai perbuatan yang didakwakan memiliki konsekuensi serius terhadap kepercayaan publik dan tanggung jawab seorang perwira tinggi. Meski demikian, seluruh tuntutan tersebut masih harus dipertimbangkan majelis hakim sebelum putusan dijatuhkan.
Penuntut umum juga meminta Widi membayar uang pengganti sebesar Rp21,05 miliar yang dikaitkan dengan dugaan keuntungan dari tindak pidana korupsi. Pembayaran tersebut diminta dilakukan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila kewajiban tidak dipenuhi, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika nilai aset yang disita tidak mencukupi, penuntut meminta tambahan pidana penjara selama lima tahun. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme hukum. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada putusan akhir pengadilan.
Perkara yang menyeret nama Widi berkaitan dengan pelepasan dan penjualan lahan seluas sekitar 716,2 hektare di Desa Caruy, Kabupaten Cilacap. Lahan tersebut tercatat atas nama PT Rumpun Sari Antan dan memiliki keterkaitan dengan aset yang berada dalam pengelolaan lingkungan Kodam IV/Diponegoro. Dalam transaksi yang dipersoalkan, tanah tersebut dijual kepada badan usaha milik daerah PT Cilacap Segara Artha. Nilai transaksi mencapai sekitar Rp237 miliar dan menjadi perhatian karena terdapat persoalan mengenai status serta penguasaan lahan. Penuntut memperkirakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp237,094 miliar. Persoalan tersebut kemudian diproses melalui mekanisme peradilan koneksitas karena melibatkan unsur militer dan sipil.
Selain Widi Prasetijono, perkara ini melibatkan sejumlah terdakwa lain yang memiliki peran berbeda dalam proses transaksi lahan. Mereka antara lain mantan Asisten Perencanaan Kodam IV/Diponegoro Kolonel Infanteri Wisnu Kurniawan dan mantan Kepala Hukum Kodam IV/Diponegoro Kolonel Chk Sjaiful Nursaid. Mantan Direktur Operasional PT Rumpun Sari Antan, Suko Madyo Susilo, juga menjadi terdakwa dalam perkara yang sama. Keterlibatan sejumlah pihak tersebut menjadi dasar penggunaan mekanisme persidangan koneksitas. Dalam proses pembuktian, penuntut berupaya menjelaskan hubungan antara kewenangan para terdakwa, proses pelepasan lahan, dan aliran dana dari transaksi. Majelis hakim selanjutnya akan menilai apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti berdasarkan alat bukti persidangan.
Dalam pertimbangan tuntutan, penuntut menyampaikan sejumlah keadaan yang dinilai memberatkan Widi Prasetijono. Salah satunya adalah sikap terdakwa yang dinilai tidak mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan. Penuntut juga menilai Widi tidak memberikan keteladanan yang baik ketika menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro. Perbuatan yang didakwakan dianggap bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi. Selain itu, penuntut menyebut terdakwa diduga menikmati hasil tindak pidana dan tidak menunjukkan iktikad untuk mengembalikan uang yang dipersoalkan. Seluruh pertimbangan tersebut disampaikan sebagai dasar tuntutan, bukan sebagai putusan akhir mengenai kesalahan terdakwa.
Di sisi lain, penuntut turut menyampaikan keadaan yang dinilai meringankan, yakni masa pengabdian Widi selama kurang lebih 33 tahun sebagai prajurit TNI. Widi memiliki perjalanan karier militer yang panjang dan pernah menduduki sejumlah jabatan strategis. Ia diketahui pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo sebelum dipercaya memimpin sejumlah satuan di lingkungan TNI Angkatan Darat. Dalam perjalanan kariernya, Widi pernah menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan Pangdam IV/Diponegoro. Ia juga pernah menduduki posisi Panglima Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat. Riwayat jabatan tersebut menjadi bagian dari perhatian publik terhadap proses hukum yang kini dihadapinya.
Setelah pembacaan tuntutan, proses persidangan akan berlanjut sesuai tahapan hukum yang berlaku, termasuk kesempatan bagi terdakwa dan penasihat hukumnya menyampaikan pembelaan. Majelis hakim memiliki kewenangan untuk menilai tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, dokumen, serta seluruh alat bukti yang telah diperiksa. Widi tetap memiliki hak untuk membantah dakwaan dan menyampaikan argumentasi hukum sebelum putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, tuntutan 10 tahun penjara dan pemecatan dari dinas militer belum berarti hukuman tersebut telah diputuskan pengadilan. Perkara dugaan korupsi lahan Cilacap ini menjadi perhatian karena melibatkan perwira tinggi TNI dan nilai kerugian negara yang besar. Putusan akhir nantinya akan menentukan pertanggungjawaban hukum para terdakwa berdasarkan fakta yang terbukti selama persidangan.




